Jabodetabek.Id – Euforia Final Piala Dunia FIFA 2026 menghadirkan suasana penuh semangat dan kebersamaan di Lanud Sultan Hasanuddin. Sorak sorai, tepuk tangan, dan riuh dukungan mewarnai kegiatan nonton bareng (nobar) yang digelar di D’Corner Lanud Sultan Hasanuddin, Senin (20/7/2026), sebagai momentum mempererat silaturahmi dan memperkuat soliditas keluarga besar Lanud Sultan Hasanuddin.

Kegiatan nobar dihadiri Komandan Lanud Sultan Hasanuddin Marsma TNI Vincentius Endy Hadi Putra, M.Han., para pejabat Lanud, personel militer dan PNS, keluarga besar Lanud Sultan Hasanuddin, serta masyarakat sekitar pangkalan. Kebersamaan yang terjalin selama menyaksikan laga puncak sepak bola dunia tersebut menciptakan suasana hangat dan penuh keakraban.

Antusiasme para penonton begitu terasa sejak peluit kick-off dibunyikan. Setiap peluang yang tercipta disambut dengan sorak sorai, sementara tepuk tangan bergemuruh mengiringi jalannya pertandingan hingga peluit panjang berakhir. Pada laga final tersebut, Spanyol berhasil menaklukkan Argentina dengan skor 1-0, sekaligus keluar sebagai juara Piala Dunia FIFA 2026.

Komandan Lanud Sultan Hasanuddin Marsma TNI Vincentius Endy Hadi Putra, M.Han., mengatakan bahwa kegiatan nobar tidak sekadar menjadi sarana hiburan, tetapi juga menjadi wahana untuk mempererat komunikasi, membangun kekompakan, serta memperkuat rasa kekeluargaan di lingkungan Lanud Sultan Hasanuddin.

“Olahraga memiliki kekuatan untuk menyatukan berbagai kalangan tanpa memandang latar belakang. Melalui kegiatan seperti ini, kita dapat mempererat kebersamaan, memperkuat soliditas, sekaligus membangun semangat persatuan di antara seluruh keluarga besar Lanud Sultan Hasanuddin,” ujarnya.

Kegiatan nobar ini menjadi salah satu wujud komitmen Lanud Sultan Hasanuddin dalam membangun lingkungan kerja yang harmonis, solid, dan humanis. Melalui kebersamaan yang terjalin dalam berbagai kegiatan positif, diharapkan semakin tumbuh semangat persaudaraan, sinergi, serta kepedulian antarsesama, sejalan dengan nilai-nilai TNI Angkatan Udara yang Adaptif, Modern, Profesional, Unggul, dan Humanis.

The post Semarak Nobar Gembira Final Piala Dunia 2026, Lanud Sultan Hasanuddin Pererat Kebersamaan appeared first on Website Berita Paling Terpercaya.

Berita Website– Tim gabungan Polres Aceh Selatan bersama personel Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Aceh berhasil mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan (curas) yang terjadi di Toko Emas Amin Setia, Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan.

Pengungkapan kasus tersebut dilakukan dalam waktu kurang dari 24 jam setelah kejadian pada Sabtu, 18 Juli 2026.

Kabidhumas Polda Aceh, Kombes Pol. Joko Krisdiyanto, mengatakan pihaknya telah mengamankan seorang pelaku berinisial MZ (28) beserta sejumlah barang bukti, termasuk satu pucuk senjata api yang diduga digunakan saat beraksi.

“Pelaku telah kami amankan beserta sejumlah barang bukti, salah satunya senjata api yang digunakan saat melakukan aksi. Saat ini yang bersangkutan masih menjalani pemeriksaan secara intensif untuk mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam tindak pidana tersebut,” ujar Joko dalam siaran persnya, Minggu (19/7/2026).

Pelaku Oknum Anggota Polri

Joko membenarkan bahwa pelaku merupakan oknum anggota Polri. Saat ini, penanganan kasus telah diambil alih oleh Polda Aceh untuk proses lebih lanjut.

Ia menegaskan bahwa proses hukum akan dilakukan secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu.

“Penanganan kasus ini telah diambil alih oleh Polda Aceh. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku telah mengakui perbuatannya. Motifnya diduga karena tekanan ekonomi. Namun, penyidikan akan terus dilakukan secara menyeluruh agar seluruh fakta dalam perkara ini dapat terungkap dengan jelas,” katanya.

Polda Aceh Minta Maaf ke Masyarakat

Di sisi lain, Joko Krisdiyanto juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas peristiwa tersebut.

Ia memastikan bahwa kepolisian akan bertindak tegas terhadap siapa pun yang terlibat dalam tindak pidana, termasuk dari internal institusi sendiri.

“Kami memohon maaf kepada masyarakat atas peristiwa ini. Kami memastikan bahwa siapa pun yang melakukan tindak pidana akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tidak ada ruang bagi pelaku kejahatan untuk mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat di Aceh,” tegasnya.

The post Curas Toko Emas Tapaktuan Terbongkar, Polda Aceh Sebut Pelaku Oknum Polisi appeared first on Website Berita Paling Terpercaya.

Berita Website — Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat meminta advokat Hotman Paris Hutapea menyampaikan permohonan maaf kepada insan pers atas pernyataannya kepada wartawan di lingkungan Kejaksaan Agung yang dinilai merendahkan profesi jurnalistik. PWI menegaskan bahwa martabat wartawan harus dihormati karena mereka menjalankan tugas yang dilindungi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir mengatakan, organisasi yang dipimpinnya menyesalkan pernyataan Hotman Paris saat memberikan keterangan kepada media. Menurut dia, ucapan tersebut berpotensi mencederai semangat kemerdekaan pers sekaligus merendahkan profesi wartawan yang tengah menjalankan tugas jurnalistik untuk memenuhi hak publik atas informasi.

“Setiap orang berhak menyampaikan pendapat, menjawab atau menolak menjawab pertanyaan wartawan. Namun tidak ada alasan untuk merendahkan martabat profesi wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistik. Wartawan bekerja untuk kepentingan publik dan dilindungi oleh Undang-Undang Pers,” ujar Akhmad Munir di Jakarta, Sabtu (18/7/2026).

Akhmad menegaskan, PWI Pusat tidak mempermasalahkan langkah seorang advokat dalam memberikan pembelaan hukum kepada kliennya. Pembelaan tersebut merupakan hak yang dijamin hukum. Namun, menurutnya, pembelaan itu tidak boleh dilakukan dengan cara merendahkan profesi lain ataupun mengintimidasi wartawan yang sedang menjalankan tugas peliputan.

“PWI Pusat tidak sedang memasuki substansi perkara hukum yang sedang menjadi perhatian publik. Sikap kami murni untuk menjaga marwah profesi wartawan dan memastikan setiap insan pers dapat menjalankan tugas jurnalistik secara bebas, profesional, dan bermartabat tanpa intimidasi verbal dari siapa pun,” tegasnya.

Ia menilai advokat dan wartawan sama-sama memiliki peran penting dalam menjaga kehidupan demokrasi dan negara hukum. Advokat menjalankan fungsi pembelaan terhadap hak-hak klien, sedangkan wartawan menjalankan fungsi kontrol sosial melalui penyampaian informasi yang benar, berimbang, dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

Karena itu, kedua profesi tersebut semestinya saling menghormati dalam setiap interaksi di ruang publik.

Sehubungan dengan peristiwa tersebut, PWI Pusat meminta Hotman Paris memberikan klarifikasi kepada publik serta menyampaikan permohonan maaf kepada insan pers apabila pernyataannya telah menimbulkan kesan merendahkan martabat wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistik. Menurut PWI, langkah tersebut penting untuk menjaga hubungan baik antara profesi advokat dan wartawan sekaligus memperkuat iklim demokrasi yang sehat.

“Kami tidak mempersoalkan hak setiap advokat membela kliennya. Namun pembelaan itu harus tetap menghormati profesi lain. Kritik terhadap pertanyaan wartawan adalah hal yang wajar, tetapi penyampaiannya harus dilakukan secara santun, profesional, dan tidak merendahkan martabat insan pers,” kata Akhmad.

PWI Pusat juga mengingatkan seluruh wartawan Indonesia agar tetap menjalankan tugas secara profesional, independen, akurat, berimbang, dan berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik. Organisasi tersebut menegaskan akan terus memberikan pembelaan dan perlindungan kepada setiap wartawan yang mengalami intimidasi, pelecehan, ancaman, maupun tindakan lain yang menghambat pelaksanaan kerja jurnalistik.

Selain itu, PWI Pusat mengajak seluruh organisasi profesi, aparat penegak hukum, pejabat publik, advokat, dan seluruh narasumber untuk membangun budaya komunikasi yang saling menghormati. Perbedaan pendapat, menurut PWI, merupakan bagian dari kehidupan demokrasi, tetapi penghormatan terhadap profesi wartawan menjadi syarat penting bagi terjaganya kebebasan pers dan hak masyarakat memperoleh informasi.

“Pers yang merdeka tidak lahir dari rasa takut, melainkan dari jaminan bahwa wartawan dapat bekerja secara profesional tanpa intimidasi. Menghormati wartawan berarti menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Kami berharap peristiwa ini menjadi pelajaran bersama agar hubungan antara insan pers dan semua narasumber tetap dilandasi sikap saling menghormati dan menjunjung tinggi etika,” ujar Akhmad.

PWI Pusat menegaskan akan terus berada di garis terdepan dalam membela kemerdekaan pers, menjaga kehormatan profesi wartawan, serta memastikan setiap insan pers dapat menjalankan tugas jurnalistik tanpa tekanan, intimidasi, maupun perlakuan yang merendahkan martabat profesi.

The post PWI Pusat Minta Hotman Paris Minta Maaf ke Wartawan, Tegaskan Martabat Pers Harus Dihormati appeared first on Website Berita Paling Terpercaya.

Berita Website — Pemerintah mencatat realisasi investasi sepanjang semester I 2026 mencapai Rp1.010,6 triliun, atau tumbuh 7,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, dengan mayoritas investasi terealisasi di luar Pulau Jawa.

Dengan capaian tersebut, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengatakan pemerintah telah mencapai 49,5 persen dari target realisasi investasi tahun ini, yakni sebesar Rp2.041,3 triliun. Dengan demikian, lanjut dia, realisasi investasi Indonesia berada di jalur yang tepat untuk mencapai target 2026.

Selain itu, ia juga menyebut realisasi investasi tersebut berhasil menyerap 1,44 juta tenaga kerja, meningkat 15 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

“Alhamdulillah, bisa saya sampaikan di sini, komitmen dari para investor untuk berinvestasi langsung di Indonesia masih in line dengan target yang dicanangkan di 2026 ini,” ujar Rosan dalam konferensi pers, Kamis (16/7).

Rosan melanjutkan, dari sisi persebaran wilayah, investasi di luar Pulau Jawa kembali mencatatkan porsi yang lebih besar dibandingkan Pulau Jawa, sejalan dengan upaya pemerataan pembangunan ekonomi. Adapun realisasi investasi di Pulau Jawa mencapai Rp502,8 triliun atau sekitar 49,8 persen dari total investasi, sementara realisasi investasi di luar Pulau Jawa mencapai Rp507,8 triliun atau 50,2 persen dari total realisasi investasi.

Lebih lanjut, Rosan menjelaskan bahwa realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) pada periode Januari hingga Juni 2026 relatif berimbang.

Adapun realisasi PMDN mencapai Rp502,9 triliun atau 49,8 persen dari total realisasi investasi sepanjang semester I 2026, sementara realisasi PMA mencapai Rp507,6 triliun atau setara 50,2 persen dari total realisasi investasi.

Dari sisi asal investasi asing, Singapura masih menjadi investor terbesar di Indonesia sepanjang semester I 2026 dengan nilai investasi mencapai USD 8,8 miliar, diikuti Hong Kong sebesar USD 7,6 miliar, Tiongkok USD 3,9 miliar, Jepang USD 1,9 miliar, dan Amerika Serikat USD 1,7 miliar.

Kelima negara tersebut menyumbang sekitar 77,8 persen dari total PMA yang masuk ke Indonesia selama semester I 2026.

Rosan menegaskan bahwa capaian investasi tersebut menunjukkan kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia tetap terjaga meskipun dunia masih menghadapi ketidakpastian global.

“Di tengah tantangan geopolitik maupun geoekonomi dunia, alhamdulillah bisa saya sampaikan di sini bahwa komitmen dari para investor untuk berinvestasi langsung di Indonesia atau foreign direct investment ini masih in line dengan target yang dicanangkan oleh Bapak Presiden kepada kami untuk tahun 2026 ini,” kata Rosan.

The post Realisasi Investasi Hingga Semester I Capai Rp1.010 T, Lokasi Didominasi Luar Jawa, Serap 1,4 Juta Pekerja appeared first on Website Berita Paling Terpercaya.

Berita Website – Dugaan adanya permainan dalam pengadaan obat, bahan medis habis pakai (BMHP), reagen, dan alat kesehatan melalui mekanisme e-Katalog di Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2026 mulai menuai sorotan. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya Kejaksaan Tinggi Aceh, didesak turun tangan melakukan audit investigatif terhadap seluruh proses pengadaan yang dinilai menyisakan sejumlah kejanggalan.

Desakan tersebut disampaikan Ketua DPW Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (ALAMP AKSI) Aceh, Mahmud Padang, menyusul munculnya data pengadaan yang menunjukkan dominasi satu perusahaan dalam proyek kesehatan bernilai miliaran rupiah.

Berdasarkan data Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), PT Sultan Medical Center (PT SMC) tercatat memperoleh 20 paket pengadaan dengan nilai mencapai sekitar Rp8,69 miliar. Sebanyak 10 paketberasal dari Dinas Kesehatan Aceh Selatan senilai sekitar Rp7,69 miliar, sedangkan 10 paket lainnya berasal dari BLUD RSUD Yulidin Away dengan nilai sekitar Rp1 miliar.

Yang menjadi sorotan, pada Dinas Kesehatan Aceh Selatan sendiri hanya terdapat 19 paket e-purchasing dengan total anggaran sekitar Rp11,42 miliar, namun lebih dari 67 persen nilai belanja justru dikuasai oleh satu penyedia.

Menurut Mahmud, memang fakta tersebut memang belum dapat serta-merta disimpulkan sebagai pelanggaran hukum, namun secara administratif dan tata kelola merupakan kondisi yang layak diperiksa secara mendalam. “Ketika satu perusahaan menguasai sebagian besar pengadaan kesehatan daerah, publik berhak bertanya apakah seluruh proses benar-benar berlangsung secara terbuka, kompetitif, dan sesuai regulasi. APIP maupun APH wajib memastikan tidak ada penyalahgunaan kewenangan, rekayasa pemilihan penyedia, maupun praktik yang menghambat persaingan usaha,” ujarnya.

Sorotan juga mengarah pada aspek legalitas perusahaan.

Berdasarkan informasi yang tersedia pada laman sertifikasicdob.com, PT Sultan Medical Center disebut belum memiliki Sertifikat Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB). Informasi tersebut menunjukkan perusahaan baru mengajukan sertifikasi pada 11 Juni 2026 dan hingga kini masih berada pada tahapan inspeksi dalam proses penerbitan sertifikat oleh BPOM. Informasi tersebut tetap perlu diverifikasi kepada instansi berwenang.

Mahmud menilai, apabila benar perusahaan belum memenuhi persyaratan sertifikasi yang diwajibkan saat mengikuti maupun melaksanakan pengadaan obat, maka proses kualifikasi penyedia patut dipertanyakan.

“Legalitas penyedia bukan sekadar administrasi. Jika memang ada persyaratan yang diwajibkan regulasi, maka seluruhnya harus dipenuhi sebelum perusahaan dipercaya mengelola uang negara. Publik berhak mengetahui bagaimana proses verifikasi itu dilakukan.”

Mahmud menegaskan, penggunaan mekanisme e-purchasing melalui Katalog Elektronik tidak berarti seluruh proses bebas dari pengawasan.

Ia mengingatkan bahwa Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tetap mewajibkan seluruh pengadaan dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.

Selain itu, Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik beserta perubahannya juga tetap mewajibkan pejabat pengadaan melakukan verifikasi terhadap legalitas dan kualifikasi penyedia sebelum transaksi dilakukan.

Menurut Mahmud, mekanisme e-Katalog tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan prinsip kehati-hatian. “E-purchasing bukan berarti siapa pun bisa langsung dipilih tanpa pemeriksaan. Seluruh persyaratan hukum tetap wajib dipenuhi,”kata Mahmud.

Kapasitas Perusahaan Diminta Diaudit

ALAMP AKSI juga meminta auditor menelusuri kemampuan perusahaan dalam menangani banyak paket pekerjaan secara bersamaan.

Menurut Mahmud, pemeriksaan terhadap kapasitas administrasi maupun operasional perusahaan perlu dilakukan, termasuk apabila ketentuan mengenai Kemampuan Dasar (KD) maupun Sisa Kemampuan Paket (SKP) memang relevan berdasarkan klasifikasi usaha dan jenis paket yang dikerjakan.

“Jangan sampai kemampuan riil perusahaan tidak sebanding dengan banyaknya pekerjaan yang diperoleh. Kalau seluruh persyaratan memang telah dipenuhi, buktikan melalui dokumen. Tetapi apabila terdapat penyimpangan, maka harus ada pertanggungjawaban hukum.”

Mahmud juga meminta Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mencermati pola pengadaan tersebut.

Menurutnya, dominasi satu perusahaan memang tidak otomatis melanggar hukum. Namun apabila dominasi tersebut terjadi karena adanya pengaturan, kolusi, atau praktik yang menghambat kesempatan pelaku usaha lain bersaing secara sehat, maka kondisi tersebut dapat menjadi objek pemeriksaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Persoalan pengadaan tersebut juga dikaitkan dengan keluhan masyarakat mengenai masih sering terjadinya kekosongan stok obat di sejumlah fasilitas kesehatan di Aceh Selatan.

Mahmud menegaskan bahwa belum dapat disimpulkan adanya hubungan langsung antara dominasi penyedia dengan persoalan ketersediaan obat. Namun, menurutnya, kondisi tersebut layak diaudit untuk mengetahui apakah terdapat persoalan dalam tata kelola pengadaan maupun distribusi. “Kalau sebagian besar pengadaan dikuasai satu perusahaan tetapi masyarakat masih mengeluhkan obat sering kosong, tentu publik berhak mempertanyakan efektivitas sistem pengadaan dan distribusinya. Jawabannya harus melalui audit, bukan asumsi,” ujarnya.

ALAMP AKSI mendesak Kejaksaan Tinggi Aceh,  Inspektorat Aceh Selatan, BPKP Perwakilan Aceh, Kejaksaan Negeri Aceh Selatan, Polres Aceh Selatan, serta instansi terkait segera melakukan audit kepatuhan terhadap seluruh proses pengadaan, mulai dari verifikasi legalitas penyedia, proses e-purchasing, pelaksanaan kontrak hingga distribusi barang ke fasilitas kesehatan.

Mahmud menegaskan, apabila hasil pemeriksaan menunjukkan seluruh proses telah sesuai ketentuan, pemerintah harus menyampaikannya secara terbuka kepada masyarakat. Namun apabila ditemukan pelanggaran administrasi maupun indikasi tindak pidana, proses penegakan hukum harus dilakukan tanpa kompromi.

“Pengadaan obat bukan sekadar urusan proyek, melainkan menyangkut keselamatan dan hak masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan. Karena itu, setiap rupiah uang negara harus dipertanggungjawabkan secara hukum, transparan, dan bebas dari praktik yang merusak persaingan usaha,” tegasnya.

The post Disinyalir Ada Permainan E-Katalog di Aceh Selatan, Kejati Didesak Bongkar Dugaan Monopoli Pengadaan Obat Rp8,6 Miliar appeared first on Website Berita Paling Terpercaya.

Berita Website – Tim Tiger Unit Reskrim Polsek Tambora berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 12 unit sepeda motor yang diduga hasil tindak pidana pencurian ke Pulau Sumatera.

Motor-motor tersebut disembunyikan secara rapi di dalam sebuah truk dengan modus dikamuflase menggunakan berbagai perabot rumah tangga dan mainan anak-anak agar tidak menimbulkan kecurigaan.

Kegiatan pengungkapan tersebut merupakan dalam rangka Operasi berantas jaya tahun 2026

Kapolsek Tambora Polres Metro Jakarta Barat Akp Wahyu Hidayat, S.T.K., S.I.K. didampingi Kanit Reskrim Polsek Tambora Akp Sudrajat Djumantara, S. Tr. K., S.I.K., M. Si dan panit Reskrim Ipda Priyo Purnomo, S.H. menjelaskan, pengungkapan kasus bermula dari informasi masyarakat yang diterima Unit Reskrim Polsek Tambora pada Selasa (7/7/2026).

Warga melaporkan adanya sebuah truk yang diduga mengangkut kendaraan hasil kejahatan dan akan melintas di kawasan Jalan Tubagus Angke, Jakarta Barat.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Tim Tiger Unit Reskrim Polsek Tambora segera melakukan penyelidikan.

Namun saat tiba di lokasi, truk yang dimaksud telah lebih dahulu melintas dan masuk ke jalan tol.

Petugas kemudian melakukan pelacakan hingga memperoleh informasi bahwa kendaraan tersebut berada di ruas Tol Cikupa.

Tanpa membuang waktu, tim langsung melakukan pengejaran dan berhasil menghentikan truk tersebut di kawasan Exit Tol Cikupa.

“Dari hasil pemeriksaan, kami menemukan satu truk yang mengangkut 12 unit sepeda motor. Seluruh kendaraan ditumpuk dan disamarkan dengan berbagai barang rumah tangga serta mainan anak-anak. Berdasarkan keterangan sopir, motor-motor tersebut rencananya akan dikirim ke Sumatera,” ujar AKP Wahyu Hidayat, Selasa, 14/7/2026

Modus penyamaran tersebut dilakukan dengan menutupi sepeda motor menggunakan berbagai barang seperti sapu, ember, lemari, hingga mainan anak-anak sehingga dari luar truk tampak hanya mengangkut perlengkapan rumah tangga.

“Ini merupakan upaya pelaku untuk mengelabui petugas maupun masyarakat selama perjalanan agar muatan sebenarnya tidak terlihat,” jelasnya.

Setelah seluruh kendaraan diamankan, penyidik langsung melakukan pemeriksaan nomor rangka dan nomor mesin serta mencocokkannya dengan data laporan kehilangan kendaraan bermotor.

Hasil pemeriksaan sementara menunjukkan dua unit sepeda motor telah dipastikan merupakan hasil pencurian, masing-masing berdasarkan laporan polisi di wilayah Polsek Kebon Jeruk dan Polsek Cengkareng.

Sementara 10 unit sepeda motor lainnya masih dalam proses identifikasi untuk memastikan asal-usulnya.

Tidak menutup kemungkinan kendaraan tersebut juga merupakan hasil tindak pidana pencurian yang belum teridentifikasi atau berkaitan dengan laporan kehilangan di wilayah hukum lainnya.

“Kami masih melakukan pendalaman terhadap sepuluh kendaraan tersebut. Apabila ditemukan kecocokan dengan laporan kehilangan maupun pemilik yang sah, kami akan segera menghubungi korban agar kendaraannya dapat dikembalikan sesuai prosedur,” kata AKP Wahyu Hidayat.

Selain mengamankan barang bukti, polisi juga mengamankan sopir truk berinisial RA yang saat ini masih berstatus sebagai saksi dan pengungkapan ini merupakan rangkaian kegiatan operasi berantas jaya tahun 2026

Dari hasil pemeriksaan diketahui adanya seorang pria berinisial TA yang diduga berperan dalam pengiriman kendaraan tersebut dan kini telah ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO).

Penyidik juga terus mengembangkan kasus ini untuk mengungkap kemungkinan adanya jaringan pencurian kendaraan bermotor lintas wilayah yang berperan sebagai eksekutor, penadah, hingga pengirim kendaraan ke luar Pulau Jawa.

Kapolsek Tambora mengimbau masyarakat yang merasa kehilangan sepeda motor agar segera datang ke Polsek Tambora dengan membawa dokumen kepemilikan seperti STNK maupun BPKB guna dilakukan proses pencocokan.

“Kami membuka kesempatan kepada masyarakat yang merasa kehilangan kendaraan untuk datang ke Polsek Tambora. Apabila identitas kendaraan sesuai, tentu akan kami serahkan kembali kepada pemilik yang sah sesuai ketentuan yang berlaku,” pungkas AKP Wahyu Hidayat.

The post Polisi Gagalkan Penyelundupan 12 Motor Diduga Hasil Curian ke Sumatera, Disamarkan di Balik Perabot Rumah Tangga appeared first on Website Berita Paling Terpercaya.

Berita Website — Pemerintah kembali menunjukkan keberpihakannya kepada nelayan dan sektor perikanan. Atas arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, harga bahan bakar minyak (BBM) bagi nelayan pengusaha yang memiliki kapal berukuran 30 GT hingga 200 GT ditetapkan menjadi Rp15.000 per liter.

Kebijakan ini diharapkan dapat meringankan biaya operasional sekaligus memberikan kepastian usaha bagi pelaku perikanan nasional.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Padepokan Garuda Yaksa, Bogor, Jawa Barat, Senin (13/7).

“Hari ini rapat dengan Bapak Presiden. Salah satu agenda yang dibahas adalah terkait harga BBM khusus bagi pengusaha nelayan yang memiliki kapal berukuran 30 GT sampai dengan 200 GT,” ujar Airlangga.

Menurut Airlangga, Presiden memberikan arahan tersebut setelah mencermati perkembangan harga BBM yang digunakan nelayan.

“Arahan Bapak Presiden, karena kita lihat harga B50 yang khusus untuk nelayan di bawah 30 GT sudah diberikan dengan harga Rp6.800, kemudian harga BBM nonsubsidi kemarin sempat melonjak menjadi Rp21.300,” lanjutnya.

Karena itu, pemerintah memutuskan memberikan harga khusus bagi nelayan yang memiliki kapal berukuran 30 GT hingga 200 GT.

“Karena pengusaha nelayan ini perlu diberikan harga khusus, tadi dibahas bahwa harga yang disepakati adalah Rp15.000 per liter. Kemudian, harga BBM nonsubsidi berdasarkan rata-rata biaya produksi solar di dalam negeri dipatok di angka Rp18.600,” jelasnya.

Lebih lanjut, Kementerian ESDM akan segera menerbitkan regulasi terkait kebijakan tersebut. Airlangga menjelaskan subsidi sekitar Rp3.600 per liter akan dibiayai menggunakan dana Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), sehingga tidak membebani APBN.

“Oleh karena itu, Pak Menteri ESDM akan mengeluarkan regulasi terkait subsidi tersebut. Besaran subsidinya kira-kira Rp3.600 per liter dan akan dibiayai oleh BPDP,” katanya.

Pemerintah juga menetapkan kuota penyaluran BBM khusus tersebut selama enam bulan ke depan.

“Untuk kebijakan ini juga diberikan kuota selama enam bulan ke depan sebesar 400.000 ton,” kata Airlangga.

Tak Gunakan APBN

Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan kebijakan ini merupakan bentuk kepastian yang diberikan pemerintah kepada pelaku usaha di sektor perikanan agar dapat menjalankan usahanya dengan biaya operasional yang lebih terjangkau.

“Ini semua dalam rangka memberikan kepastian bagi saudara-saudara kita pelaku usaha di sektor perikanan. Memang harganya sangat tinggi sekarang. Dengan harga Rp15.000, diharapkan dapat membantu operasional nelayan yang memiliki kapal berukuran 30 GT ke atas,” ujar Bahlil.

Bahlil juga memastikan Kementerian ESDM segera menindaklanjuti arahan Presiden melalui penerbitan surat keputusan. Mengenai pembiayaan subsidi, Bahlil menegaskan tidak bersumber dari APBN.

“Terkait dengan subsidi, tadi Pak Menko menyampaikan berasal dari BPDP, jadi tidak menggunakan APBN. Kita pakai dana dari BPDP,” tegasnya.

Agar penyalurannya tepat sasaran, pemerintah akan berkoordinasi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan dalam menentukan titik-titik distribusi.

“Ini nanti agar tidak disalahgunakan, titik-titik distribusinya akan dikoordinasikan dengan Menteri Kelautan dan Perikanan. Supaya niat baik pemerintah untuk membantu nelayan tidak disalahgunakan. Ini yang akan kita jaga agar implementasinya berjalan dengan baik, dan tentu saja semuanya atas arahan dan perintah Bapak Presiden,” pungkas Bahlil.

The post Kabar Baik untuk Nelayan, Prabowo Turunkan Harga BBM Kapal 30–200 GT jadi Rp15.000 per Liter appeared first on Website Berita Paling Terpercaya.

Berita Website– Unit Reserse Kriminal Polsek Cengkareng berhasil mengungkap kasus pencurian sepeda motor.

Dalam kasus tersebut polisi mengamankan 1 orang pelaku berinisial O yang mengambil motor milik bosnya sendiri, pelaku merupakan karyawan warung jus.

Berbekal laporan masyarakat dan hasil penyelidikan intensif, petugas berhasil mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di Jalan Jati I RT 006/012, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat.

Kapolsek Cengkareng Polres Metro Jakarta Barat AKP Rahis Fadhlillah, S.Tr.K., S.I.K., M.H. Disampingi Kasi Humas Polres Metro Jakarta Barat Akp Wisnu Wirawan, S. H dan Kanit Reskrim Polsek Cengkareng Akp Parman Gultom menjelaskan, pengungkapan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Operasi Berantas Jaya 2026, yang menjadi atensi Kapolda Metro Jaya dalam upaya menekan angka kriminalitas, khususnya kasus pencurian kendaraan bermotor.

Peristiwa pencurian terjadi pada Rabu, 10 Juni 2026, sekitar pukul 22.00 WIB.

Dalam kasus tersebut, kami berhasil mengamankan seorang tersangka berinisial O, yang ternyata merupakan karyawan dari korban.

“Kasus ini merupakan salah satu rangkaian Operasi Berantas Jaya 2026. Berkat laporan masyarakat dan kerja cepat tim opsnal Unit Reskrim Polsek Cengkareng, pelaku berhasil kami amankan beserta barang buktinya,” ujar AKP Rahis Fadhlillah, Senin, 13/7/2026

Kapolsek menjelaskan, sebelum melancarkan aksinya, tersangka memanfaatkan hubungan kedekatannya dengan korban.

Saat itu korban memarkirkan sepeda motornya di depan warung dalam kondisi setang terkunci ke arah kiri.

Pelaku kemudian berpura-pura hendak membeli barang dagangan.

Ketika korban sedang sibuk melayani pembeli lain, tersangka memanfaatkan kelengahan tersebut untuk membawa kabur sepeda motor milik korban.

Setelah menerima laporan, Tim Opsnal Unit Reskrim Polsek Cengkareng segera melakukan serangkaian penyelidikan hingga akhirnya berhasil melacak dan menangkap pelaku.

Polisi juga berhasil mengamankan sepeda motor milik korban yang belum sempat dijual maupun dipindahtangankan.

Dari hasil pemeriksaan sementara, tersangka mengaku nekat melakukan aksi pencurian karena alasan kebutuhan ekonomi.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 477 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

AKP Wisnu Wirawan Ia mengimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada, meningkatkan keamanan kendaraan, serta segera melaporkan setiap tindak pidana maupun aktivitas mencurigakan kepada pihak kepolisian agar dapat segera ditindaklanjuti.

The post Pura-pura Jadi Pembeli, Karyawan Warung Jus Curi Motor Majikan di Cengkareng appeared first on Website Berita Paling Terpercaya.

Oleh: K.H. Roland Gunawan, Lc., Intelektual Muda NU

Berita Website – Nahdlatul Ulama didirikan pada 31 Januari 1926 oleh para ulama besar sebagai jawaban atas tantangan zamannya. Berdiri kokoh di atas ajaran Ahlussunnah wal Jamaah dan kearifan lokal Nusantara, organisasi ini sejak awal memiliki identitas yang tak terpisahkan: teguh menjaga kemurnian ajaran agama sekaligus menjadi benteng pembela keadilan sosial bagi rakyat lemah. Dari masa Hadratus Syekh Hasyim Asy’ari hingga para penerusnya seperti K.H. Wahid Hasyim dan K.H. Abdurrahman Wahid, kemandirian sikap menjadi harga mati agar NU tetap melindungi umat, bukan menjadi bagian dari kekuasaan yang melupakan tujuan luhur.

Menjelang Muktamar 2026, muncul pertanyaan mendasar: apakah kepemimpinan Gus Yahya selama periode 2021–2026 mampu menjaga standar warisan tersebut? Berdasarkan catatan perjalanan organisasi, jawabannya adalah tidak. Bahkan, terdapat sejumlah indikator nyata yang membuktikan bahwa Gus Yahya gagal memimpin dan tidak layak diberi amanah kembali untuk masa mendatang. Berikut adalah indikator kegagalan tersebut:

Tidak Memenuhi Kualifikasi Dasar Kepemimpinan

Sejak awal berdirinya, tradisi NU menetapkan dua syarat utama bagi seorang pemimpin pusat: memiliki otoritas keilmuan agama yang jelas serta mendapatkan kepercayaan luas dari kalangan ulama. Sebagian besar pendahulunya adalah tokoh yang tumbuh, mendalami ilmu, dan mengabdi sepenuhnya di lingkungan pesantren, memiliki sanad keilmuan yang teruji, serta pengakuan resmi di dunia keagamaan.

Berbeda dengan pola ini, Gus Yahya lebih dikenal sebagai aktivis sosial dan politisi praktis. Jejak perjuangannya lebih banyak tercatat di ranah politik dan pemerintahan ketimbang di ruang pengajian, pengembangan kajian keagamaan, atau pengabdian di lingkungan pesantren secara mendalam. Tidak ada rekam jejak keilmuan yang setara dengan standar para pendahulu dan ketua umum sebelumnya. Akibatnya, kebijakan yang diambil sering kali lebih didasarkan pada logika politik dan kepentingan kekuasaan, bukan pada prinsip syariat dan kesejahteraan umat. Hal ini membuat NU terasa bergeser menjadi organisasi politik, bukan lagi gerakan sosial keagamaan yang murni.

Kehilangan Posisi Sebagai Penyeimbang Kekuasaan

Salah satu fungsi utama NU adalah menjadi kekuatan pengawas dan penyeimbang terhadap jalannya pemerintahan. Dulu, NU menjalin hubungan baik dengan negara namun tetap menjaga jarak kritis agar tidak kehilangan kemandirian. Selama masa kepemimpinan Gus Yahya, jarak tersebut nyaris hilang.

Data periode 2021–2026 mencatat bahwa PBNU menghadiri lebih dari 70% agenda kenegaraan tingkat tinggi dan sering kali memberikan dukungan publik tanpa melalui kajian mendalam atau pertimbangan dampak bagi rakyat. Ketika muncul kebijakan yang memberatkan masyarakat—seperti kenaikan harga energi, perubahan aturan pertanahan yang merugikan petani, serta pengurangan subsidi—suara kritis dari PBNU justru sangat lemah. Riset internal tahun 2024 menunjukkan penurunan indeks kepercayaan umat terhadap kemandirian organisasi mencapai 18%. Kedekatan berlebihan ini membuktikan bahwa NU telah kehilangan kemampuannya membela rakyat saat kekuasaan berbuat salah.

Sikap yang Meragukan pada Isu Strategis dan Prinsipil

Prinsip perjuangan NU tidak dapat ditawar, salah satunya adalah sikap tegas menentang penjajahan dan mendukung penuh kemerdekaan Palestina, serta menolak segala bentuk pengaruh yang bersimpati pada rezim Zionis.

Namun dalam masa kepemimpinan ini, muncul laporan adanya dugaan keterkaitan sejumlah tokoh di lingkungan PBNU dengan forum atau kepentingan yang diduga bersahabat dengan kepentingan asing tersebut. Alih-alih melakukan klarifikasi terbuka dan investigasi mendalam untuk menjaga kepercayaan umat, pimpinan pusat justru menganggap isu ini sepele atau membungkamnya dengan tuduhan memecah belah persatuan. Sikap diam dan tidak tegas ini menimbulkan keraguan mendalam: jika tuduhan itu salah, seharusnya dibuktikan; jika benar, maka ini adalah pengkhianatan terhadap perjuangan para pendahulu.

Gaya Memimpin yang Memicu Perpecahan Internal

Tugas utama pemimpin NU adalah menyatukan keberagaman pandangan di antara ribuan kiai, pesantren, dan kelompok pemikiran yang ada. Namun selama periode ini, terlihat polarisasi yang semakin tajam di tubuh organisasi. Keputusan strategis sering diambil secara terpusat dan sepihak tanpa melibatkan musyawarah yang luas bersama Dewan Ulama maupun perwakilan daerah.

Kelompok yang dekat dengan lingkaran pimpinan pusat mendapatkan akses, fasilitas, dan posisi yang lebih besar, sementara kelompok lain merasa terpinggirkan dan tidak didengar. Perbedaan pendapat yang dulu diselesaikan dengan silaturahmi dan kekeluargaan kini sering berujung pada pemisahan barisan. Hal ini membuktikan bahwa gaya kepemimpinan yang ada justru memperlebar jurang pemisah, bukan menjaga persatuan yang menjadi kekuatan utama NU selama satu abad lebih.

Pengelolaan Keuangan Tidak Transparan dan Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan

Sebagai organisasi besar, NU mengelola aset dan dana yang sangat besar—diperkirakan mencapai puluhan triliun rupiah bersumber dari wakaf, infak, sumbangan, hingga hasil kerja sama usaha. Secara agama dan organisasi, pengelolaan harta umat wajib dipertanggungjawabkan secara rinci, terbuka, dan dapat diawasi.

Namun, selama masa kepemimpinan Gus Yahya, laporan keuangan yang disampaikan kepada publik hanya bersifat umum dan tidak terperinci. Tidak ada penjelasan yang jelas mengenai aliran dana setiap proyek, status pengelolaan tanah wakaf, maupun rincian hasil kerja sama usaha. Ketidakjelasan ini membuka celah kecurigaan adanya praktik pengelolaan yang tidak sesuai aturan. Jika urusan harta umat saja tidak dikelola dengan jujur dan terbuka, maka amanah yang lebih besar pun tidak layak dipercayakan lagi.

Kesimpulan

Muktamar 2026 adalah momen krusial untuk menentukan arah masa depan NU. Berdasarkan kelima indikator kegagalan di atas—mulai dari ketiadaan kualifikasi, hilangnya kemandirian, sikap yang tidak tegas, memburuknya persatuan, hingga ketidaktransparanan keuangan—sudah cukup bukti yang menunjukkan bahwa Gus Yahya gagal menjalankan amanah kepemimpinan.

Demi menjaga kemandirian, kehormatan, serta cita-cita perjuangan para pendiri, Gus Yahya tidak layak dicalonkan kembali untuk memimpin NU di masa mendatang. Organisasi ini membutuhkan pemimpin baru yang memiliki kualifikasi keilmuan, integritas, keberanian bersikap, serta mampu mengembalikan NU ke jalur perjuangan yang sesungguhnya.

The post Gus Yahya Gagal Memimpin Nahdlatul Ulama appeared first on Website Berita Paling Terpercaya.

Berita Website — Pidato Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam Puncak Peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Indonesia Arena, Jakarta, Minggu (12/7), membangkitkan optimisme para penggerak koperasi di daerah. Salah satunya datang dari Haji Imam Thoriq Mubarak, penggerak Koperasi Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi.

Imam mengaku terinspirasi oleh pesan Prabowo yang menegaskan kembali peran koperasi sebagai soko guru ekonomi nasional. Menurutnya, pidato tersebut menjadi penyemangat bagi para penggerak koperasi desa untuk terus bergerak dan mengembangkan potensi ekonomi masyarakat.

“Dari perbincangan tadi yang disampaikan oleh Pak Prabowo, sangat luar biasa sekali bagi kami sebagai penggerak koperasi di tingkatan desa. Kami sangat termotivasi ketika Pak Prabowo menyampaikan pesan bahwa koperasi kembali lagi bangkit sebagai soko guru nasional,” ujarnya.

Ia mengatakan, semangat kebangkitan koperasi kini mulai terlihat di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Sukabumi. Kehadiran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) membuka peluang bagi petani desa untuk menjadi bagian dari rantai pasok Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurutnya, KDKMP dapat menjadi penghubung antara para petani dengan dapur-dapur MBG sehingga hasil pertanian masyarakat memiliki pasar yang lebih pasti sekaligus mampu meningkatkan kesejahteraan warga desa.

“Program unggulan di beberapa dapur MBG ini menjadi potensi bagi koperasi desa untuk mengembangkan para petani di desa masing-masing sehingga mereka bisa menyuplai ke dapur MBG. Itu yang sudah dilakukan koperasi desa di Kabupaten Sukabumi,” katanya.

Selain itu, Imam berharap komitmen pemerintah dalam memberikan akses pembiayaan murah benar-benar dirasakan hingga ke daerah. Ia menilai kebijakan kredit berbunga 8 persen bagi koperasi akan menjadi dorongan besar bagi pengembangan usaha koperasi di tingkat desa.

“Harapan kami, ketika koperasi desa mengakses lembaga keuangan atau perbankan, minimal diberikan bunga 8 persen. Kebijakan ini harus benar-benar sampai ke daerah karena akan menjadi kebangkitan bagi koperasi desa untuk berkembang,” ujarnya.

Imam juga melihat perbedaan signifikan antara koperasi saat ini dengan masa lalu. Menurutnya, KDKMP dibangun dengan konsep yang lebih modern dan terintegrasi, menghadirkan berbagai layanan sesuai kebutuhan masyarakat, mulai dari layanan kesehatan, simpan pinjam, hingga pengembangan usaha produktif.

“Sangat jauh berbeda dengan yang dahulu. Sekarang koperasi sudah dibangun fisiknya dan memiliki berbagai layanan yang dibutuhkan masyarakat. Tinggal bagaimana seluruh warga desa menjadi anggota koperasi agar bersama-sama mendukung keberlangsungan koperasi di desa,” tuturnya.

Imam turut menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo atas peluncuran KDKMP yang bertepatan dengan Hari Koperasi Nasional. Ia berharap 12 Juli 2026 menjadi tonggak sejarah kebangkitan koperasi Indonesia.

“Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang sudah mencetuskan tanggal 12 Juli 2026 sebagai tonggak sejarah perubahan dan kebangkitan pergerakan koperasi di Indonesia,” pungkasnya.

The post Terinspirasi Prabowo, Penggerak Koperasi Desa Sukabumi: Koperasi Kembali Menjadi Soko Guru Ekonomi appeared first on Website Berita Paling Terpercaya.