Berita Website – Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan Mereshuffle Kabinet Merah Putih pada Senin (27/4/2026) sore.
Menurut informasi yang diterima wartawan pelantikan akan digelar pukul 15.00 WIB.
“Jam 15.00 WIB (pelantikan),” ucap salah satu sumber namanya juga akan dilantik menjadi menteri
Sejumlah nama muncul dan masuk dalam kocok ulang kabinet pemerintahan Prabowo dan Wakil presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dari informasi juga diketahui resffhule ini bukan hanya kali ini akan ada edisi-edisi berikutnya.
Rencannya Kepala KSP akan dijabat oleh Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman, yang saat ini merupakan Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional.
Sementara itu Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Muhammad Qodari, akan bergeser menjadi Juru Bicara Presiden sekaligus Kepala Bakom.
Saat ini Juru bicara presiden dijabat Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, sementara Kepala Bakom dijabat Angga Raka Prabowo.
Beredar pula nama Mantan Kepala PCO/Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi kabarnya juga akan ditunjuk menjadi Utusan Khusus Presiden Bidang Komunikasi.
Kemudian Kepala Badan Karantina dikabarkan akan ditempati oleh Abdul Kadir Karding, politisi PKB yang sempat menjabat Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) 2024-2025.
Berikutnya Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Mohammad Jumhur Hidayat turut dikabarkan segera dilantik menjadi menteri KLHK dalam Kabinet Merah Putih.
Menangapi hal itu Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya diminta menanggapi isu perombakan kabinet atau reshuffle yang santer dikabarkan akan dilakukan Presiden Prabowo.
Bima menegaskan bahwa urusan pergantian menteri sepenuhnya merupakan hak prerogatif kepala negara.
“Wah itu prerogatif Bapak Presiden, kita siap dengan segala skenario, yang penting sekarang jajaran kabinet kerja aja,” ujar Bima Arya saat ditemui di sela-sela kegiatannya.
Bima juga membantah adanya informasi resmi maupun pembicaraan di internal kabinet mengenai rencana perombakan tersebut.
Ia mengaku belum menerima instruksi atau kabar apa pun terkait isu yang beredar.
“Enggak ada, kami belum dengar sama sekali,” tegasnya.





