Berita Website – Kelangkaan semen yang terjadi di sejumlah wilayah Aceh mulai berdampak luas terhadap masyarakat.
Harga yang sebelumnya berkisar Rp60 ribu hingga Rp65 ribu per sak kini melonjak menjadi Rp100 ribu hingga mencapai Rp120 ribu, hal ini memicu sorotan publik dan berpengaruh terhadap pembangunan rumah warga maupun proyek infrastruktur pascabanjir di Aceh.
Fenomena tersebut mendapat sorotan dari Dr. Nasrul Zaman, Analis Kebijakan Publik sekaligus akademisi Universitas Syiah Kuala (USK).
Menurut dia, kondisi ini tidak boleh dipandang sebagai persoalan naiknya harga semata, melainkan harus dilihat dari sisi tata kelola distribusi dan pengawasan pemerintah.
Ironisnya, kata Nasrul, Aceh merupakan daerah yang memiliki pabrik semen besar, yakni PT Solusi Bangun Andalas (SBA) di Lhoknga, Aceh Besar.
Namun di sisi lain, masyarakat justru kesulitan memperoleh semen dengan harga yang wajar.
“Kondisi ini sangat ironis. Aceh merupakan daerah penghasil semen, tetapi masyarakat justru mengalami kesulitan memperoleh semen dengan harga yang terjangkau. Situasi ini seperti pepatah tikus mati di lumbung padi,” ujar Nasrul Zaman kepada Mediahariankita.com, Senin (3/8/2026).
Permintaan Meningkat, Distribusi Harus Diawasi
Nasrul menjelaskan, secara ekonomi lonjakan harga memang dapat dipengaruhi meningkatnya permintaan bahan bangunan setelah proses rehabilitasi rumah dan pembangunan infrastruktur pascabanjir berlangsung di berbagai daerah khususnya Aceh.
Kendati demikian, menurut dia, tingginya permintaan tidak bisa dijadikan alasan pembenar apabila kelangkaan terus terjadi dalam waktu yang lama.
“Peningkatan permintaan memang menjadi salah satu faktor, tetapi pemerintah juga harus memastikan tidak terjadi ketimpangan distribusi, alokasi pasokan yang berlebihan ke luar daerah, maupun praktik spekulasi dan penimbunan yang merugikan masyarakat,” kata dia
Ia menilai pemerintah perlu segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap rantai distribusi semen agar kebutuhan masyarakat Aceh menjadi prioritas.
Rekonstruksi Pascabanjir Terancam Tersendat
Kelangkaan semen, lanjut Nasrul, berdampak langsung terhadap proses pemulihan pascabencana di Aceh. Sejumlah proyek rehabilitasi rumah warga, pembangunan fasilitas umum, hingga pekerjaan konstruksi lainnya berpotensi mengalami keterlambatan akibat sulitnya memperoleh material.
Selain itu, para kontraktor lokal juga menghadapi pembengkakan biaya karena harga material jauh melampaui perencanaan awal.
“Masyarakat yang rumahnya rusak akibat banjir juga menjadi pihak yang paling terdampak. Banyak yang akhirnya menunda perbaikan rumah karena harga semen sudah tidak lagi sesuai kemampuan mereka,” ujar dia.
Desak Pemerintah Segera Bertindak
Nasrul meminta Pemerintah Aceh bersama Satgas Pangan dan instansi terkait segera mengambil langkah konkret untuk mengendalikan situasi.
Menurut dia, pengawasan terhadap distribusi semen harus diperketat dengan melibatkan produsen, distributor, serta aparat penegak hukum apabila ditemukan dugaan pelanggaran.
“Pemerintah harus segera memanggil produsen dan distributor utama untuk memastikan kebutuhan masyarakat Aceh terpenuhi. Pengawasan di lapangan juga perlu diperketat melalui inspeksi mendadak dan operasi pasar apabila diperlukan,” kata dia.
Ia juga menilai penegakan hukum perlu dilakukan apabila ditemukan praktik penimbunan maupun permainan harga yang menyebabkan masyarakat kesulitan memperoleh semen.
“Apabila ditemukan adanya oknum yang sengaja mempermainkan distribusi maupun harga demi keuntungan pribadi, tentu harus ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegas dia
Nasrul berharap pemerintah segera mengambil langkah cepat agar pasokan semen kembali normal. Dengan demikian, proses rehabilitasi pascabanjir, pembangunan infrastruktur, serta aktivitas masyarakat dapat berjalan tanpa terkendala kelangkaan bahan bangunan.







